Nota Kesepahaman Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
Buku ini menjelaskan tentang perlunya sebuah regulasi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik
Inforamsi yang terdapat dalam booklet ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui penerbitan booklet ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi mengenai informasi publik yang berasal dari badan publik secara komprehensif.
Address by H.E President Suharto to the Joint Session of the Philippine Congress, 14th February 1972
KPPN dan Bendaharawan Pemerintah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pemotong dan pemungut beberapa jenis pajak pusat, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 26, PPN dan PPnBm. Pemotongan dan pemungutan masing-masing jenis pajak olej KPPN dan Bendaharawan Pemerintah diatur sendiri baik dalam perhitungan, pemotogan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam…
Sistem ini dikembangkan oleh Depkominfo bekerja sama dengan BPKP yang diciptakan dalam rangka transparansi atas penggunaan BMN di lingkungan Depkominfo yang memberikan sumbangan yang sangat siginifikan dalam laporan keuangan yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap, persediaan, dan aset lainnya. Selain sebagai alat kontrol, sistem ini juga diharapkan akandapat memenuhi kebutuhan manajemen un…
Buku ini selain berisi visi, misi, dan tupoksi Depkominfo, juga memuat nama dan alamat mitra kerja di lingkungan Depkominfo
Buku ini berisi petunjuk umum bagaimana cara-cara menbgelola infrastruktur TIK dengan baik berdasarakan kerangka kerja manajemen aset TIK dan ditujukan bagi segenap personmil yang bertugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur, baik personil Pusat Saran Teknik Telematika maupun personil unit kerja lain dilingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan tugas pengelolaan inf…