Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 Tentang Pendirian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5

Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor : 348/SK/Menpen/1998 Tentang Peny…

Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 348/SK/MENPEN/1998 menetapkan pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi di Indonesia, yang meliputi penyiaran oleh pemerintah dan masyarakat/swasta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penataran Pe…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 mengatur penyenggaraan Penataran Pengawasan Melebat bagi Pejabat Pemerintah eselon I, II, dan III di tingkat pusat, daerah, serta perwakilan RI di luar negeri, termasuk pimpinan BUMN/D dan badan usaha setingkat kepala divisi. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan budaya pengawasan internal agar pelaksanaan pengawasan ber…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Harga Jual D…

Melalui Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, terhitung mulai tanggal 4 Januari 1982 harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liternya ditetapkan atau dinaikkan dari harga sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 S/D 54 Tahun 1971

Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 sampai dengan 54 Tahun 1971 yang menetapkan berbagai kebijakan administratif, organisasi, dan ekonomi di Indonesia pada masa tersebut. Regulasi ini mencakup penyesuaian hak keuangan anggota DPR terkait biaya transportasi tahunan (PP No. 47), serta penetapan tata cara pengambilan sumpah atau janji bagi anggota MPR dan DPR (PP No. 49). Di sektor korpora…

Pembangunan Desa Dalam Pelita Tiga

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional Mempunyai arti yang strategis, karena Desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Pembangunan Desa memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuh…

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970 : Tentang Pedoman Pel…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1970 menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 1970/1971, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keputusan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan hemat dengan menetapkan batas tertinggi pengeluaran bagi se…

Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Golongan Karya : Undang-Undang Repub…

Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar) mengatur penyederhanaan partai politik dan pembentukan Golkar sebagai wadah bagi golongan karya, bertujuan menyalurkan aspirasi rakyat dalam bingkai Demokrasi Pancasila, mewujudkan cita-cita nasional, serta berhak ikut Pemilu dan mempertahankan kemerdekaan, namun tetap di bawah supervisi negara untuk menjaga persa…

Petunjuk Pelaksanaan: Pameran Pembangunan 1983

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pameran Pembangunan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum No. 22/Instruksi/Dirjen Penum/1983 tentang Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hari Proklamasi Kemerdakaan Pameran Pembangunan dan HapsakPancasila dan Pameran Keliling Kecamatan 1983.

Laporan Semester I 1984/1985

Laporan ini merangkum kegiatan penerangan di Daerah Istimewa Aceh periode April–September 1984. Meski menjangkau lebih dari 4,2 juta audiens, realisasi kegiatan (5.665) baru mencapai sekitar 50% dari target karena kendala geografis, minimnya transportasi, dana, serta keterbatasan tenaga operasional. Secara umum, situasi politik dan keamanan di daerah dilaporkan stabil dan kondusif bagi pemban…