Buku ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan tentang penyiaran digital, diantaranya: UU RI no. 36 Th. 1999 tentang telekomunikasi, UU RI No.32 Th. 2002 tentang penyiaran, PP No.11 Th. 2005 tentang penyiaran lembaga penyiaran publik, PP No. 50 th. 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, PERMEN KOMINFO No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang standar penyiaran digital terestrial…
Keberhasilan Ditjen Postel sebagai institusi pemerintahan yang mengemban tugas dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, sangat bergantung pada kualitas yang diberikan.
Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penerbitan penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.
Peran utama Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penerbitan penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat Propinsi Sulawesi Barat
Pencapaian utama yang berhasil dilaksanakan Kemkominfo selama tahun 2015 antara lain, penataan pita frekuensi 1800 MHz dan peluncuran layanan Broadband 4GLTE, penandatanganan kontrak pake berat dan tengah pembangunan Jaringan Tulang Punggung Pitalebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring), pembangunan sarana/Tugu Barkode Pos di wilayah perbatasan, penanganan konten internet bermuatan negatif dan i…
Dalam Renstra Kemkominfo 2015-2019 telah dijabarkan visi jangka menengah kemkominfo, yakni "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong-royong. untuk mencapai visi tersebut, Kemkomnfo menjabarkannya ke dalam indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target yang telah ditentukan. Ada beberapa kendala yang membuat sebagaian capaian kinerja targetnya ti…
Penyususnan buku saku ini dibuat agar pasal dalam UU ITE dapan diinterpretasikan dengan lebih jelas, mudah dimengerti dan mewujudkan kepastian hukum sekaligus memfasilitasi upaya restorative justice yang dikedepankan oleh Polri dan Kejaksaan