Sidang Istimewa MPR-RI Tahun 1998 yang berlangsung pada 10–13 November di Jakarta merupakan bagian dari agenda reformasi nasional. Sidang tersebut menghasilkan 12 Ketetapan MPR-RI yang mencakup ketetapan baru, perubahan, dan pencabutan. Publikasi ini diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI agar masyarakat mengetahui hasil keputusan sidang tersebut.
Laju pembangunan selama Pemerintahan Orde Baru, sektor Transmigrasi merupakan salah satu sektor yang penting artinya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan antara lain adalah merumuskan kebijaksanaan teknis operasional tugas-tugas penerangan dan penerbitan pemerintah, memberikan perizinan, bimbingan dan pembinaan kepada usaha pers nasional kita, baik di bidang kewartawanannya, grafikanya, pengusahaannya, periklanannya, penerbitannya, dan lain-lainnya sesuai denga…
Dalam rangka pengembangan Penerbitan Pemerintah sebagai salah satu media penerangan, pendidikan dan penyuluhan yang efisien, efektif dan terpadu, dipandang perlu untuk menerbitkan buku pedoman teknis penyelenggaraan Penerbitan Pemerintah.
Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, telah banyak memberikan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Perubahan dan kemajuan ini dengan sendirinya mempengaruhi sikap, perilaku serta nilai kehidupan masyarakat. Akibat logis dari perubahan dan kemajuan adalah semakin meningkatnya harapan serta keinginan masyarakat untuk memenuhi pelbagai aspek kehidupannya, baik …
Rapat Kerja Departemen Penerangan di Jakarta yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 10 dan 11 April 1992 fokusnya lebih menitikberatkan pada Kajian Situasi dan Kondisi Wilayah dari 27 Propinsi di Indonesia menjelang Pemilu 1992.
Sidang Majelis Umum PBB ke-34, dalam resolusinya tertanggal 17 Desember 1979 yang bernomor 34/151, menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional, denan mengambil tema: Partisipasi, pembangunan, dan perdamaian.
Hasil-hasil diskusi Kerja Siaran Pedesaan yang telah dibukukan ini, adalah sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, terutama bagi instansi-instansi, para pejabat yang berhubungan dengan pekerjaan siaran pedesaan.
Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Di Depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoensia 1 Maret 1983