Merupakan rangkuman kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program siaran dengan program liputan (coverage) secara siaran TVRI Stasiun Balikpapn.
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah landasan hukum pertambangan Indonesia era Orde Baru yang mengatur penguasaan bahan galian oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan (strategis, vital, dan industri) dan mencabut UU No. 37 Prp Tahun 1960.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 mengatur tentang perubahan atas pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia. Regulasi ini secara spesifik memperbarui ketentuan mengenai tata cara kampanye, termasuk penetapan durasi masa kampanye selama 27 hari yang diikuti dengan masa tenang selama 5 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, peraturan ini menekankan penggunaan metode komunik…
Pidato Presiden Soeharto pada akhir tahun 1991 menyoroti kondisi nasional dan internasional, menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan persatuan bangsa di tengah perubahan global pasca-Perang Dingin. Secara domestik, disampaikan capaian pertumbuhan ekonomi yang memadai dan pengendalian inflansi di bawah 10%, meski dihadapkan pada musim kering dan berat. Pemerintah berkomitmen untuk meningka…
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1971 (Keppres 19/1971) mengatur tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1971/1972. Ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971, peraturan ini merinci alokasi anggaran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan rencana pembangunan nasional pada periode tersebut
Badan Litbang Penerangan terutama melalui Proyek Litbang Penerangan telah melakukan sejumlah kegiatan penelitian dan pengembangan. Semula hasil-hasil penelitian tersebut dimaksudkan hanya untuk penggunaan intern Departemen Penerangan. Banyak permintaan diterima dari instansi-instansi diluar Departemen Penerangan baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh hasil penelitian.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 adalah landasan hukum pemilu pertama Indonesia yang disahkan pada 4 April 1953. UU ini mengatur tata cara pemilihan anggota Konstituante dan DPR, mencakup pembentukan panitia pemilihan (PPI), pendaftaran pemilih, pencalonan, hingga pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Hasil penelitian ini membahas tentang cara-cara yang dapat lebih menyempurnaakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap penyalah gunaan Narkotika dengan lebih menggerakkan partisipasi masyarakat.
Penelitian ini mengkaji metode komunikasi pemerintah yang lebih efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus utamanya adalah mengatasi kebingungan masyarakat akibat perbedaan penyampaian informasi dari berbagai komunikator melalui sistem penerangan yang berorientasi pada khalayak (audience-oriented). Dilaksanakan pada tahun kedua Repelita II bekerj…