Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Susunan Org…

Pemilihan Umum 1992 merupakan Pemilihan Umum kelima selama Orde Baru atau yang keenam selama kemerdekaan. Mengingat penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah semakin dekat, pemerintah memandang perlu meninjau kembali beberapa peraturan tentang tata cara dan pelaksanaannya, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan …

Penelitian Koran Masuk Desa: Suatu Studi Kasus Tentang Apresiasi Masyarakat D…

Penelitian ini mengevaluasi tingkat apresiasi masyarakat desa terhadap Surat Kabar Mingguan "Tandang" melalui program Koran Masuk Desa (KMD). Studi dilakukan oleh Akademi Komunikasi Massa Bandung di 45 desa yang tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang memuaskan, ditandai dengan kebiasaan membaca secara teratur un…

Keterangan Pemerintah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negar…

Pidato Presiden Soeharto pada 5 Januari 1995 menyampaikan Rancangan APBN 1995/1996 sebagai anggaran tahun kedua REPELITA VI, dengan total Rp. 78 triliun, meningkat 11,9% dari tahun sebelumnya. Penerimaan dalam negeri diproyeksikan Rp. 66,3 triliun, dengan peranan penerimaan di luar migas mencapai 80%, sementara penerimaan pembangunan dari bantuan luar negeri diperkirakan Rp. 11,7 triliun. Prior…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 Tentang Pendirian…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

15 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5

Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor : 348/SK/Menpen/1998 Tentang Peny…

Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 348/SK/MENPEN/1998 menetapkan pengaturan penyelenggaraan penyiaran televisi di Indonesia, yang meliputi penyiaran oleh pemerintah dan masyarakat/swasta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Penataran Pe…

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 mengatur penyenggaraan Penataran Pengawasan Melebat bagi Pejabat Pemerintah eselon I, II, dan III di tingkat pusat, daerah, serta perwakilan RI di luar negeri, termasuk pimpinan BUMN/D dan badan usaha setingkat kepala divisi. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan budaya pengawasan internal agar pelaksanaan pengawasan ber…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Harga Jual D…

Melalui Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, terhitung mulai tanggal 4 Januari 1982 harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liternya ditetapkan atau dinaikkan dari harga sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 S/D 54 Tahun 1971

Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 sampai dengan 54 Tahun 1971 yang menetapkan berbagai kebijakan administratif, organisasi, dan ekonomi di Indonesia pada masa tersebut. Regulasi ini mencakup penyesuaian hak keuangan anggota DPR terkait biaya transportasi tahunan (PP No. 47), serta penetapan tata cara pengambilan sumpah atau janji bagi anggota MPR dan DPR (PP No. 49). Di sektor korpora…

Pembangunan Desa Dalam Pelita Tiga

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional Mempunyai arti yang strategis, karena Desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Pembangunan Desa memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuh…

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970 : Tentang Pedoman Pel…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1970 menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 1970/1971, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keputusan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan hemat dengan menetapkan batas tertinggi pengeluaran bagi se…