Perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Mereformasi birokrasi publik indonesia : studi perbandingan intervensi pejabat politik terhadap pejabat birokrasi di indonesia dan malaysia
Penanda Bagikan

Text

Mereformasi birokrasi publik indonesia : studi perbandingan intervensi pejabat politik terhadap pejabat birokrasi di indonesia dan malaysia

Azhari - Nama Orang; Sayfa Auliya Achidsti - Nama Orang;

Birokrasi publik Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, rupanya belum mengalami perubahan signifikan. Reformasi birokrasi publik kita belum pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pola patron-klien masih saja selalu terjadi dalam tubuh birokrasi. Karier birokrasi diatur berdasarkan keinginan dari pejabat tertinggi dalam organisasi tersebut. Birokrasi tergambar sebagai suatu hierarki yang di setiap jenjangnya dilengkapi dengan kewenangan atau otoritas jabatan yang melekat. Tetapi, pola seperti ini juga biasa menjadi sebuah kekeliruan apabila top management birokrasi diberikan sepenuhnya kepada pejabat politik. Sebab, bagaimanapun juga pejabat politik memerlukan dukungan politik, sehingga untuk memaksimalkan dukungan tersebut, organisasi birokrasi menjadi lahan yang amat menjanjikan untuk menggalang dukungan. Sementara itu, para pembina kepegawaian adalah pejabat politik yang menghendaki dukungan politik langsung untuk melanggengkan jabatan politiknya. Maka terjadilah kebiasaan besar-besaran mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan dengan asal-asalan di hampir semua daerah otonom di Indonesia, di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota; pra dan pasca pemilihan. Mutasi jabatan birokrasi sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pejabat politik yang hendak mengatur birokrasi agar memuluskan langkahnya untuk periode keduanya atau “sekutu” yang hendak menggantikannya. Sementara, tindakan memutasi oleh para pejabat politik terpilih tersebut lebih bisa diartikan sebagai “balas dendam” daripada penataan organisasi.


Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi 320.3 AZH m
20181531
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 320.3 AZH m
20181532
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
320.3 AZH m
Penerbit
Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2011
Deskripsi Fisik
ivi, 347 hlm. ; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786029033274
Klasifikasi
320.3
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Birokrasi Publik Indonesia
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Azhari
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?