Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Larangan Terhada…

Bahaya laten G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) harus terus diwaspadai. Untuk menghadapinya, Rakyat Indonesia harus senantiasa mawas diri serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pengalaman Pancasila, kewaspadaan serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan benteng yang tak tertembus oleh bahaya laten G-30-S/PKI. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan me…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyiaran Digital

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyiaran Digital

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik…

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Mei 2015 - Desember 2015

Himpunan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Periode Mei 2015 - Desember 2015 ini bersumber dari Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum

Peraturan tentang Izin Terbit terhadap Surat Kabar dan Majalah

Peraturan tentang Izin Terbit terhadap Surat Kabar dan Majalah, Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 tahun 1960 tentang izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah

Himpunan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika 2019

Buku ini berisikan peraturan menteri komunikasi dan informatika yang dikeluarkan tahun 2019

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pos dan Telekomunikasi 2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

626 hlm.; 29,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND h

Himpunan Regulasi Cipta Kerja Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.023 84 KEM h

Himpunan Regulasi Cipta Kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.023 84 KEM h

Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Pr…

Di dalam UU ini memuat pasal-pasal yang menjelaskan tentang syarat administratif, aturan kampanye agar tercipta suasana pemilu yang tertib, peran lembaga survei, pelaporan pelanggaran dan sanksi