Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1971 (Keppres 19/1971) mengatur tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1971/1972. Ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971, peraturan ini merinci alokasi anggaran pembangunan untuk menunjang pelaksanaan rencana pembangunan nasional pada periode tersebut
Dokumen ini memuat dasar pertimbangan (Considering) dan landasan hukum (In view of) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 1971/1972. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama, anggaran ini difokuskan pada sektor pertanian, peningkatan produksi pangan, dan ekspor guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Penetapan ini didasarkan…
Pidato Presiden Soeharto pada 5 Januari 1995 menyampaikan Rancangan APBN 1995/1996 sebagai anggaran tahun kedua REPELITA VI, dengan total Rp. 78 triliun, meningkat 11,9% dari tahun sebelumnya. Penerimaan dalam negeri diproyeksikan Rp. 66,3 triliun, dengan peranan penerimaan di luar migas mencapai 80%, sementara penerimaan pembangunan dari bantuan luar negeri diperkirakan Rp. 11,7 triliun. Prior…
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1970 menetapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 1970/1971, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keputusan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan hemat dengan menetapkan batas tertinggi pengeluaran bagi se…
Laporan ini merupakan ringkasan tahunan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 1980/1981. Disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 127/SK/Menpen/1980, laporan ini mendokumentasikan hasil kegiatan operasional, hambatan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya. Poin-poin utama yang disoroti meliputi keberhasilan panen raya Gogorancah yan…
Undang-undang ini disahkan untuk menetapkan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 1978/1979, yang berlangsung dari 1 April 1978 hingga 31 Maret 1979.
Government Statement on Draft Yearly Development Plan and The 2001 State Budget to The Plenary Session of The House of People's Representatives of The Republic of Indonesia
Indonesia as a state based on sovereignty of the people requires that the State Budget is fixed by a Law, meaning that the Budget is determined with the approval of this Honourable House of Representatives. We are determined to keep on promoting the growth of a democratic and constitutional way of life, and for that reason we also try to see that these instructions in the Constitution are carri…
Buku Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1978/1979 pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat memuat paparan resmi pemerintah terkait penyusunan, alokasi, dan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1978/1979. Buku ini mencakup penjelasan mendalam mengenai proyeksi pendapatan negara, estimasi belanja, serta kebijakan fis…