Pendaya Gunaan Pers Asing untuk Kepentingan Nasional

Dokumen ini membahas bagaimana pers asing dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia.

Kebijaksanaan dan Program Pembinaan Pers dan Grafika Dalam Rangka Peningkatan…

Buku ini berisikan kebijaksanaan dan program pembinaan pers dan grafika dalam rangka peningkatan oprasional penerangan menyukseskan pelita VI

Tata Laksana Dan Tugas Redaksionil Khususnya Untuk Penerbitan Pers Di Daerah

Buku ini berisikan tata laksana dan tugas redaksionil khususnya untuk penerbitan pers di daerah

Keputusan Dewan Pers Nomor 79/XIV/1974 Tentang Pendoman Pembinaan Idiil Pers

Berisikan keputusan Dewan Pers nomor 79/XIV/1974 tentang pendoman pembinaan Idiil Pers

Buku Panduan Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligatio…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv+170 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

070.4 KEM b

Wawancara TVRI: Masalah Harga dan Tarif dalam Rangka Pelaksanaan Kebijaksanaa…

buku ini berisi wawancara anatara drs. sumadi dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi Drs. Radius Prawiro mengenai harga barang dan tarif kebijaksanaan 15 november 1978 berlaku.

Keterangan Pemerintah Mengenai Rencana Undang-Undang Anggaran Tambahan tahun …

keterangan resmi pemerintah mengenai rencana undang-undang anggaran tambahan untuk tahun anggaran 1965/1966.

Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerang…

Surat endaran mengenai larangan penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan beraksara dan berbahsa Cina kepada pimpinan perusahaan penerbitan dan percetakan pers dan non pers di seluruh Indonesia

Panduan teknis penerbitan pemerintah

Buku ini merupakan acuan yang dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dalam membuat terbitan sehingga sesuai kebutuhan informasi masyarakat.

Pers yang Sehat Mendorong Otonomi Daerah yang Sehat

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman IMLPC dalam mengimplementasikan program "Healthy Press Freedom for a Healthy Local Autonomy" di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dalam memajukan kode etik media dan hubungan yang baik antara instansi pemerintah daerah dan wartawan lokal.