/home/dift7783/public_html/devperpus.difagroup.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 250" ]
Bind Value ⚒️: []
Buku ini berisi kumpulan asas hukum, yang merupakan tumpuan moral mengenai etis tidaknya suatu perbuatan atau kaidah perilaku berupa perintah, larangan, dispensasi, dan izin. Buku ini dirangkum menjadi 18 bagian yang dilengkapi dengan materi pendahuluan. Dominan dari tiap bagiannya merupakan hasil inventarisasi asas-asas: hukum umum, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum perdat…
Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Banyaknya kejahat…
Percepatan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif -Hukum Tata Pemerintahan- yang berorientasi pada konsep governance ketimbang pada konsep government secara khusus disajikan dalam buku ini. Topik bahasan utamanya, antara lain: ruang lingkup hukum tata pemerintahan, landasan hukum tata pemerintahan, kedudukan hukum pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan atau perb…
Buku ini hadir sebagai satu langkah penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerja atau buruh maupun pengusaha yang melanggar hukum perjanjian kerja, baik peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lantaran itu, pelaksanaan…
Pengalaman mendampingi beberapa klien dengan tuntutan mati jadi momentum penting untuk membangun kesadaran mewujudkan keadilan sesungguhnya dalam sebuah perjuangan menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalan sistem peradilan pidana. Semboyat 'fiat justitia ruat caelum' harus terus menjadi spiritualitas bagi Advokat dalam menjalankan profesi yang sangat mulia ini. Dalam studi perbandingan di…
Sumber hukum termasuk di dalamnya sumber hukum internasional merupakan isu penting sekaligus kontroversial dałam wacana ilmu hukum. Dalam konteks hukum internasional wacana sumber menjadi kontroversial, karena ia belum merupakan suatu doktrin hukum yang kokoh, tetapi lebih merupakan sebuah wacana keilmuan hukum yang masih sarat dengan perdebatan. Kontroversi posisi dan substansi sumber hukum i…
Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dan penelitian pada tahun ke-lima Repelita VI tahun 1998/1999 yang dibiayai Anggaran Pembangunan tahun 1998/1999. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah upaya untuk mengkaji, meneliti, dan menelaah berbagai permasalahan yang timbul di bidang penerangan, sehingga diperoleh masukan untuk peruhu…
Sebagaiman diketahui bahwa selama pemerintahan Orde Baru kehidupan pers nasional boleh dikatakan sangat memprihatinkan. Kebebasan pers yang seharusnya dijamin dalam pasal 28 UUD 45, ternyata mengalami banyak tekanan dan pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah yang tujuan akhirnya demi memperkuat posisi kelompok yang berkuasa. Dengan adanya gerakan reformasi yang telah berhasil menumbangkan re…
Hak uji materiil atau yang dikenal dengan istilah judicial review merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antar organ pelaksana kekuasaan negara.
Buku Aspek Hukum Startup ini berisi tentang dinamika perusahaan rintisan (startup company) mulai dari pendirian Startup (perusahaan rintisan), persoalan yang dihadapi startup, baik persoalan hukum yang sifat internal hingga persoalan yang sifatnya eksternal (menyangkut pihak ketiga). Demikian juga buku ini membahas aspek hukum pada operasionalisasi dan tren startup, termasuk di antaranya cara p…