Pers merupakan piilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar pers dapat melakukan perannya, perlu jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, perlu juga kebebasan pers dari kapitalisme dan politik. Kemerdekaan pers mencakup dua hal. Pertama adalah struktur dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi ya…
Buku ini diterbitkan sebagai dokumentasi tertulis tentang jalannya diskusi pada 3 Mei 2002 bertema "Pers di Tengah Ancaman Baru" yang diselenggarakan sebagai wahana perdebatan intelektual menyangkut kondisi kebebasan pers di Indonesia.
Buku ini berisikan kumpulan data penerbitan pers dari 32 provinsi di seluruh Indonesia tahun 2006.
Memberikan gambaran tentang jurnalisme global, kumpulan karya para sarjana terkenal ini mensurvei isu-isu yang dihadapi jurnalisme global saat ini.
Buku ini berisikan kumpulan laporan Dewan Pers untuk periode 2013-2016.
Informasi tentag pers nasional yang mencakup data tentang penerbitan, perusahaan, pengasuh dan alamat serta data lainnya banyak diperlukan oleh berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta maupun organisasi serta komponen masyarakat lainnya. Dalam rangka memenuhi keperluan tersebut, Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika setiap tahun menerbitkan Buku Dat…
Buku ini berisikan potret media di Indonesia saat ini yang berbentuk paparan.
Pembuatan IKP berangkat dari kegelisahan bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia (juga di berbagai negara) belum mewujud dalam norma sosial yang nyata. Salah satu penentunya adalah kemerdekaan pers. Karena, melalui kemerdekaan pers realisasi dari kebebasan berekspresi membawa pengaruh pada kemajuan demokrasi. Sebagai gambaran, kemerdekaan pers memungkinkan kebutuhan warga negara atas i…