/home/dift7783/public_html/devperpus.difagroup.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pers di Indonesia%" ]
Penyusunan buku ini dilandasi realitas, bahwa pers dan media massa ada di tengah masyarakat dan masyarakat semakin membutuhkan informasi yang disediakan pers dan media massa. Materi buku disusun dalamm tiga bagian, Pertama tentang kemerdekaan pers, kedua tentang profesionalisme pers, ketiga tentang peranan pers dalam membangun dan mempertahankan NKRI
Swa-regulasi pers ini tercermin dalam memfasilitasi pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers. Dengan tidak ada lagi campur tangan pemerintah serta adanya kebutuhan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam UU Pers, pembuatan nperaturan ini mendesak terus dirumuskan dan disusun
Buku ini memuat Pendapat Hukum Dewan Pers atas Revisi UU Penyiaran dan PP Nomor 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta
Buku ini berisi undang-undang no. 11 tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar pers
Buku ini berisikan ceramah Menteri Penerangan RI pada acara ramah tamah dengan PWI Jawa Timur di ruang grahadi Jawa timur, 29 Mei 1983.
Pers merupakan piilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar pers dapat melakukan perannya, perlu jaminan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, perlu juga kebebasan pers dari kapitalisme dan politik. Kemerdekaan pers mencakup dua hal. Pertama adalah struktur dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi ya…
Buku ini membahas perkembangan pers indonesia dari sisi historis dengan berlandaskan kerangka teoritis. Tercatat bahwa ada dua sistem pers berlaku di Indonesia, yaitu sistem pers ototarian dan sistem pers libertarian. Buku ini dapat dijadikan rujukan untuk menambah wawasan, khususnya perkembangan pers dari masa kolonial, demokrasi terpipin, demokrasi Pancasila, hingga reformasi, bagi pekerja wa…